RSS

Humas / Konteks Historis Praktek Humas Di Indonesia


Pendahuluan
Perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial budaya suatu masyarakat menjadi salah satu kunci lahirnya praktek public relation. Contohnya dapat kita lihat di negara Amerika, adanya kritik tajam dari kelompok berkepentingan terhadap organisasi berbisnis telah mendorong dipraktekannya public relation sebagai bagian dari organisasi untuk merespon tempat organisasi tersebut beroperasi. Di dalam buku kehumasan yang ditulis Jan Quarles, profesor humas pada RMIT ( Royal Melbourne Institute of Technology ) praktek dan penelitian tentang  kehumasan di Indonesia digambarkan sangat sedikit. Tulisan ini akan menggambarkan perkembangan praktek kehumasan, profesi kehumasan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktek kehumasan di Indonesia, serta kendala-kendala pengembangan kehumasan di Indonesia.
Sejarah Praktek Humas di Indonesia
            Perkembangan praktek kehumasan di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian secara garis besar. Periode pertama biasa disebut periode perkembangan. Periode kedua, kedatangan perusahaan multinasional setelah kemerdekaan indonesia. Periode ketiga, adanya kebijaksanaan dari pemerintah untuk menarik modal asing dengan dikeluarkannya UU PMA tahun 1967. Periode keempat, ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia karena adanya kebijakan deregulasi (perbankan) tahun 1983.
Periode 1: tahap awal
            Praktek humas modern di Indonesia sama usianya dengan usia RI menurut para praktisi senior di bidang humas. (lihat misal Dahlan, 1978,h. 7, dan muntahar 1985) begitu juga pendapat W.Noeradi, seperti dikutip Putra, 1996). Menurut Alwi Dahlan, para pendiri negara RI menyadari sangatlah penting untuk negara baru dikenal di area internasional setelah kemerdekaan RI, hal tersebut berguna untuk mendapat pengakuan dari negara lain. Menurut Alwi, usaha-usaha kehumasan sebelum dan sesudah kemerdekaan sangat besar sumbangannya pada keberhasilan perjuangan Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Usaha ini memang belum dapat disebut humas, tetapi sebagai kampanye informasi atau sejenisnya. ( Dahlan, 1978, h. 8 ).
            Tetapi, usaha konferensi pers yang dilakukan telah masuk sebagai kegiatan kehumasan. Karena kegiatan ini termasuk salah satu teknik hubungan media. Selain itu usaha membantu India dengan mengirimkan beras masuk kedalam kegiatan public relations, dengan pendekatan manajemen.
Periode Kedatangan Perusahaan Multinasional
            Kedatangan perusahaan multinasional, seperti PT Caltex Pasific Internasional, PT Stanvac dan lainnya, awal tahun 1950 melahirkan era baru dalam humas di Indonesia. PT Caltex menggunakan PR untuk memperkenalkan kedatangan mereka di Indonesia dengan tujuan yang baik. Di saat bersamaan, RRI dan kepolisian RI membentuk bagian humas dalam struktur organisasi mereka.
Periode Tiga : Pemerintah Orde Baru ( 1966- awal 1980s )
            Pada masa ini terdapat tiga hal menarik yang dapat dipelajari :
1.      Pertumbuhan organisasi bisnis
Organisasi bisnis milik swasta ataupun negara mendorong peningkatan kebutuhan akan tenaga humas. Menurut Alwin Dahlan (1978), akhir 1960 hampir semua departemen pemerintah mempunyai bagian humas. Perusahaan asing awal 1970-an hampir semua mempunyai bagian kehumasan. Untuk perusahaan konsultasi kehumasan, tokoh yang menonjol adalah Dr.Alwi Dahlan (memperoleh PhD dari Universitas Illinois AS memimpin PT Inscore).
2.      Pembentukan PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat)
Tahun 1972 dibentuk PERHUMAS sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi humas di Indonesia. Keanggotaan terbatas, dan baru berkembang pada tahun 1980-an. Kegiatannya berupa konvensi tahunan, menerbitkan news-letter, tahun 1981menjadi tuan rumah FAPRO.
3.      Terbentuknya BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat)
Terbentuk bakohumas berdasarkan SK Menteri Penerangan No.31 tahun 1971. Sebelumnya terdapat BKS(Badan Kerja Sama) 1967 yang diganti Bakor Humas tahun 1970 karena dianggap kurang berhasil.
Periode Empat: Pertengahan Tahun 80-an sampai Saat Ini
            Profesionalitas humas baru berkembang pada masa ini. Meningkatnya praktek humas profesional karena kebijakan deregulasi ekonomi tahun 1983 dan privatisasi di beberapa sektor. Dalam periode ini juga lahir sejumlah perusahaan bidang humas, sebagian merupakan perkembangan perusahaan periklanan. Pembentukan APPRI ( Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia ) pada April 1987 merupakan tonggak penting perkembangan praktek humas di Indonesia. Perusahaan humas juga mengalami pertumbuhan. Pada tahun 1994 ada sekitar 90 perusahaan PR yang 55 diantaranya menjadi anggota APPRI.
Periode Lima: Pasca Orde Baru
            Reformasi politik yang terjadi sejak tahun 1998 berimplikasi pada pengakuan terhadap kebebasan berkomunikasi, yakni adanya pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Dengan adanya kebebasan ini, praktek humas yang dijalankan oleh organisasi pun harus siap mengantisipasi, terutama yang berkaitan dengan kebebasan pers, karena pers kini tidak lagi takut untuk membongkar praktek-praktek buruk perusahaan dan pemerintah. Jadi era reformasi atau praktek humas yang ada sekarang semestinya sudah mengarah pada model humas simetris dua arah seperti yang diusulkan oleh Gruning sejak lebih dari dua puluh tahun yang lalu.
Faktor Pendorong Perkembangan Praktek Humas
            Liberalisasi perekonomian Indonesia telah menciptakan pertumbuhan dunia usaha yang cukup dramatis. Ini akhirnya menentukan pertumbuhan akan kebutuhan praktisi humas yang berkualitas. Di samping itu, yang ikut mendorong meningkatnya kebutuhan akan praktisi humas, perbaikan dalam kondisi sosial politik sedikit banyak juga mempunyai andil dalam interaksi bisnis dan masyarakat. Juga karena masyarakat Indonesia yang menjadi lebih dinamis dan kritis, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, adanya proses alih generasi dan meningkatnya perusahaan go publik, pengenalan teknologi komunikasi baru, serta globalisasi yang menyebabkan praktek humas berkembang.
Antar Struktur dan Profesionalisme
            Penempatan bagian humas yang cukup beragam dalam struktur organisasi mungkin penyebab perdebatan kaitannya mengenai perhumasan. Seharusnya humas ditempatkan di struktut tertinggi di perusahaan untuk pengambilan keputusan dsb. Tetapi pada kenyataannya kegunaan humas dalam perusahaan seringkali hanya berada di tingkat bawah. Kekurangpahaman terhadap apa sesungguhnya humas mungkin seringkali menjadi penyebab kesalahan penempatan humas. Juga kurangnya profesionalitas humas karena banyak orang yang menjadi humas tetapi bukan berasal dari pendidikan kehumasan.
Kesimpulan
            Perkembangan praktek kehumasan di Indonesia bukanlah praktek baru yang muncul setelah boom pertumbuhan ekonomi, tetapi telah dimulai sejak Indonesia memproklamirkan diri. Walaupun sudah cukup tua, tetapi persoalan profesionalisme masih menjadi ganjalan yang cukup berarti. Hal ini mungkin karena pandangan pemakai yang kurang tepat terhadap makna humas yang sesungguhnya. Masalah profesionalitas mungkin juga karena ketiadaan pendidikan yang cukup memadai bagi praktisi humas. Dapat dikatakan bahwa perlahan humas akan menjadi lebih profesional di masa mendatang, karena usaha yang telah dilakukan oleh organisasi profesi humas dan mulai tumbuh lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ketrampilan tentang humas.

0 komentar:

Poskan Komentar